Jangan Korbankan Pendidikan
Krisis Global Berdampak pada Anggaran
Tidak butuh waktu panjang untuk merasakan dampak krisis keuangan global. Meski ‘pusat’ krisis ada di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, namun dampaknya sudah terasa hingga ke pelosok desa negeri kita. Tengok saja pada APBN dan APBD 2009 yang pada bulan depan harus kelar disusun, terjadi banyak penyesuaian terhadap asumsi pendanaan. Salah satu imbasnya, dilakukan pemangkasan anggaran pada hampir semua bidang.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dra Sri Untari menyebut bila pada APBD 2009, anggaran Dinas Pendidikan Kota Malang dipangkas dari Rp 88 miliar di tahun 2008 menjadi Rp 51 miliar. Hal yang sama terjadi pada anggaran Dinas Kesehatan yang dipangkas hampir seperempatnya. Bila 2008 anggaran masih Rp 16 miliar, tahun depan tinggal Rp 4 miliar.
“Krisis keuangan global mau tidak mau harus diikuti dengan penyesuaian anggaran bahkan di tingkat kota/kabupaten. Karena itu harus dilakukan efesiensi serta mendesain skala prioritas atas program-program bagi masyarakat,” ungkap Sri Untari.
Meski terjadi penyesuaian, termasuk pada anggaran Dinas Pendidikan pada 2009, menurut Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang Drs H Imam Buchori MSi, anggaran pendidikan masih proporsional. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat bagi pendidikan cenderung naik meski secara keseluruhan memang diturunkan.
“Tetap bisa mencapai 20 persen dari APBD 2009 bahkan bisa lebih kalau dihitung dengan gaji pegawai. Tahun ini saja, alokasi anggaran pendidikan sudah 34 persen. Satu lagi, itu amanat konstitusi, jadi dengan cara apapun bidang pendidikan tidak akan dikorbankan,” tegas Imam Buchori.
Apalagi ini didukung dengan daya serap anggaran yang maksimal dari Dinas Pendidikan, baik dari pos belanja langsung maupun tidak langsung. Tahun ini, sampai dengan bulan November, daya serap anggaran Dinas Pendidikan sudah mencapai 81 persen. Amat dimungkinkan hingga Desember seluruh anggaran yang dialokasikan bisa terserap, mengingat masih ada program pembangunan yang harus berjalan.
Dampak krisis keuangan global pada penyesuaian anggaran juga disorot oleh Ketua Komisi D DPRD H Anang Sulistyono SH MH. Menurutnya jangan sampai bidang pendidikan (dan juga kesehatan –red) yang memang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, menjadi terbengkalai. Pemerintah kota harus berani membuat terobosan agar tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
“Butuh political will dan juga terobosan dari pemerintah kota agar bidang-bidang yang langsung berkenaan dengan masyarakat itu tidak terkorbankan. Ya pokoknya diatur sebaik mungkin lah, kalau memang terjadi pemangkasan, jangan sampai kebutuhan masyarakat itu dikorbankan. Jangan sampai pula kesejahteraan masyarakat tidak terwujud,” terang Anang Sulistyono.
Pada bidang kesehatan misalnya, dengan besaran anggaran Rp 4 miliar setahun, itu hanya cukup untuk belanja perobatan. Lalu bagaimana dengan anggaran untuk asuransi kesehatan masyarakat miskin? Demikian juga dengan anggaran Dinas Pendidikan, jangan sampai mengorbankan ketersediaan pendidikan murah serta mengurangi alokasi insentif bagi tenaga guru non PNS.
Diambil dari Koran Pendidikan Senin, 1 Desember 2008
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dra Sri Untari menyebut bila pada APBD 2009, anggaran Dinas Pendidikan Kota Malang dipangkas dari Rp 88 miliar di tahun 2008 menjadi Rp 51 miliar. Hal yang sama terjadi pada anggaran Dinas Kesehatan yang dipangkas hampir seperempatnya. Bila 2008 anggaran masih Rp 16 miliar, tahun depan tinggal Rp 4 miliar.
“Krisis keuangan global mau tidak mau harus diikuti dengan penyesuaian anggaran bahkan di tingkat kota/kabupaten. Karena itu harus dilakukan efesiensi serta mendesain skala prioritas atas program-program bagi masyarakat,” ungkap Sri Untari.
Meski terjadi penyesuaian, termasuk pada anggaran Dinas Pendidikan pada 2009, menurut Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang Drs H Imam Buchori MSi, anggaran pendidikan masih proporsional. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat bagi pendidikan cenderung naik meski secara keseluruhan memang diturunkan.
“Tetap bisa mencapai 20 persen dari APBD 2009 bahkan bisa lebih kalau dihitung dengan gaji pegawai. Tahun ini saja, alokasi anggaran pendidikan sudah 34 persen. Satu lagi, itu amanat konstitusi, jadi dengan cara apapun bidang pendidikan tidak akan dikorbankan,” tegas Imam Buchori.
Apalagi ini didukung dengan daya serap anggaran yang maksimal dari Dinas Pendidikan, baik dari pos belanja langsung maupun tidak langsung. Tahun ini, sampai dengan bulan November, daya serap anggaran Dinas Pendidikan sudah mencapai 81 persen. Amat dimungkinkan hingga Desember seluruh anggaran yang dialokasikan bisa terserap, mengingat masih ada program pembangunan yang harus berjalan.
Dampak krisis keuangan global pada penyesuaian anggaran juga disorot oleh Ketua Komisi D DPRD H Anang Sulistyono SH MH. Menurutnya jangan sampai bidang pendidikan (dan juga kesehatan –red) yang memang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, menjadi terbengkalai. Pemerintah kota harus berani membuat terobosan agar tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
“Butuh political will dan juga terobosan dari pemerintah kota agar bidang-bidang yang langsung berkenaan dengan masyarakat itu tidak terkorbankan. Ya pokoknya diatur sebaik mungkin lah, kalau memang terjadi pemangkasan, jangan sampai kebutuhan masyarakat itu dikorbankan. Jangan sampai pula kesejahteraan masyarakat tidak terwujud,” terang Anang Sulistyono.
Pada bidang kesehatan misalnya, dengan besaran anggaran Rp 4 miliar setahun, itu hanya cukup untuk belanja perobatan. Lalu bagaimana dengan anggaran untuk asuransi kesehatan masyarakat miskin? Demikian juga dengan anggaran Dinas Pendidikan, jangan sampai mengorbankan ketersediaan pendidikan murah serta mengurangi alokasi insentif bagi tenaga guru non PNS.
Diambil dari Koran Pendidikan Senin, 1 Desember 2008
0 comments:
Posting Komentar